Tuesday, October 31, 2006
Yustisi
Setiap pasca Lebaran, pemerintah Jakarta punya hajatan rutin, operasi yustisi. Kegiatan untuk merazia para warga pendatang yang tidak memiliki kartu penduduk Jakarta. Sebuah rutinitas yang konyol.

Ironis memang. Bagaimana mungkin seorang warga negara Indonesia dilarang masuk ke Jakarta, jika tak punya kartu penduduk wilayah Jakarta. Bukankah Jakarta adalah anggota wilayah Indonesia dan kebetulan berstatus ibukota. Logikanya, setiap warga negara bebas bepergian ke daerah manapun sejauh masih berada di dalam negara itu sendiri. Kalau dilarang, apa gunanya Kartu Tanda Penduduk?

Setiap orang tentu tak ingin pergi dari kampung halaman, kota asli, daerah kelahirannya, jika masih bisa hidup dengan normal dan layak. Namun bila rumput tetangga lebih hijau dan menjanjikan, tentu dia lebih suka untuk berada di sana.

Tentu saja pembatasan orang (baru) untuk masuk ke Jakarta bisa disebut sebagai salah satu akibat dan ekses tak meratanya pembangunan. Jangan salahkan mereka yang datang ke Jakarta jika daerah ini lebih dan paling maju di Indonesia. Di mana ada gula, di situ semut hadir.

Jangan usir mereka yang datang dari kampung apabila daerah asli mereka tak lagi bisa memberikan penghidupan yang layak. Seperti seorang gadis muda dari daerah Jawa Barat yang datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. "Soalnya di kampung, menggembala kambing seharian hanya diberi upah Rp 1000," katanya seperti dikutip koran Kompas beberapa hari lalu.

Dan lebih parah lagi, operasi yustisi hanya dilakukan setengah hati. Selalu orang kecil yang dirazia. Banyak juga orang kaya yang tidak punya KTP Jakarta tetapi sudah tinggal bertahun-tahun di sini.

Bagaimana jika dibalik? Orang ber-KTP Jakarta dilarang untuk masuk ke kota lain jika tak punya KTP daerah bersangkutan. Orang yang kepingin mudik, tak boleh masuk meskipun hanya ingin bertemu keluarga besarnya.

Pasti seru kalau demikian. Ini memang sebuah potret lain Indonesiana kita.
 
posted by Hedi @ 3:10 AM | Permalink |


8 Comments:


At 7:36 AM, Blogger Bangsari

gimana kalo semua daerah memboikot untuk tidak membayar pajak ke jakarta ya? bisa jadi dalam beberapa bulan jakarta mati. ngga ada lagi orang luar jakarta ke jakarta tuh!

 

At 1:31 PM, Blogger Ely

lagi2 soal duit ya..Yang punya duit banyak pasti bisa menyelesaikan masalah apa saja termasuk KTP.

 

At 1:17 AM, Blogger aRdho

hmm.. susah juga ya.. pemkot jakarta juga pasti bingung..

bukan salah mereka kalo akhirnya jakarta doank yg maju.. jadi menarik "semut2" dr luar kota..

tp akhirnya yustisi ini cara satu2nya..

yaaah.. ini tugas pemerintah swbenernya..

tapi dr sekian banyak masalah yg lg dialamin pemerintah.. mana yg mau diprioritaskan? :(

 

At 11:54 AM, Anonymous gita

gimana kalo bwt masuk ke tiap tiap daerah harus ada ID Cardnya? Kek Semacam gate pass gitu, jd nambah seru tuh :P

 

At 4:53 PM, Anonymous VeNZ

Usul sampeyan yang terakhir menarik juga mas.. hehehehhe.

Pemerintah kita ini memang aneh, senang membuat peraturan yang menyusahkan rakyat kecil. Pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang Kapitalis.

 

At 9:19 PM, Anonymous luigi

Mestinya pemerintah pusat ya mbangun daerah lain, inget pepatah ; "ada gula-ada semut", sama aja kayak imigran gelap meksiko yang berbondong2 ke US, sompretos2 bertampang peris orang madura itu banyak mbanjirin California tiap tahun-nya...

Seneng udh bisa mampir kesini, Kind regards from West Africa

 

At 3:56 AM, Blogger dian decante

kayak di batam. perdaduk. dari luar batam yg gak punya ktp, harus ninggalin uang jaminan. kalo dia keluar batam lg, ntar duitnya dibalekin. ngaya-in oknum aja

 

At 9:54 AM, Anonymous Nananging Jagad

Itulah yang namanya polarisasi desa dan kota. Kota bisa hidup bertahan karena mengeksploitasi kekayaan desa, tanpa ada rasa terimakasih yang layak.